Lomba dan Pendataan P3A 2016

Salam Hormat,

Kami sampaikan Surat tentang Lomba dan Pendataan P3A Tahun 2016 sebagaimana terlampir. Besar harapan kami agar dapat segera ditindaklanjuti.
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan limpah terima kasih.


Staf Sarpras...

Ubah-lah Pemikiran bahwa Lahan Pertanian adalah Pabrik

Bila lahan pertanian dianggap sebagai pabrik, produktivitas pun akan berkelanjutan

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Dalam seminar bertema "Upaya Mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan Spirit Indonesia Incorporated", Rabu (8/4) di Jakarta, Sekjen Kementerian Pertanian Hari Priyono mengungkapkan, untuk mencapai kedaulatan pangan, lahan pertanian harus dianggap sebagai sebuah pabrik. Sebab, jika lahan pertanian dianggap sebagai sebuah pabrik, otomatis segala upaya akan dilakukan demi mencapai hasil maksimal, serupa pabrik. 

"Agar lahan pertanian bisa berproduksi layaknya sebuah pabrik, faktor-faktor yang berhubungan dengan sektor pertanian harus berkepastian. Mulai dari bibit, benih, irigasi, hingga sarana dan prasarana yang melingkupinya," jelas Sekjen Kementerian Pertanian tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Hari juga menegaskan, sampai dengan saat ini, lahan pertanian hanya bertaraf pada pengelolaan sumber daya saja, belum menuju ke arah pencapaian produksi yang maksimal. Misalnya saja, banyak petani yang merencanakan produksi hanya pada awal Oktober ataupun April saja, yang merupakan datangnya musim penghujan. 

"Padahal bila dilihat, adanya fungsi saluran irigasi adalah sebagai sarana pengairan lahan pertanian, di saat hujan tak kunjung turun. Ada baiknya, petani yang lahan pertaniannya berada di dekat saluran irigasi, tak hanya di awal Oktober ataupun April saja, namun berkelanjutan di bulan-bulan yang lain," tambahnya.

Penulis :               -

Editor    :               Christophorus Aji Saputro

Investor Butuh Jaminan Keamanan

FAKTA yang tak terbantahkan bahwa kemajuan suatu daerah sangat tergantung atau ditentukan oleh berapa banyak investor yang menanamkan modalnya di daerah itu. Selain menyerap tenaga kerja lokal, kehadiran investor untuk mengaktualkan potensi daerah agar masyarakat menikmatinya. Karenanya masyarakat yang menolak penambangan di daerahnya dapat disebut sebagai salah kaprah jika investor tidak mengabaikan reklamasi lingkungan.
Belum lama ini, Menteri Perindustrian RI, Saleh Husen, saat berkunjung ke Pos Kupang mengharapkan banyak hal yang bisa dilakukannya untuk daerah ini. Termasuk soal perlunya investasi dikembangkan di daerah ini. Salah satu di antaranya adalah mengembangkan perkebunan tebu. Namun sungguh miris ketika menyimak wartaa media ini bahwa PT Anugerah Rezeki Nusantara (ARN) asal Surabaya yang selama ini sudah beroperasi membuat kebun percontohan tebu di Sumba Barat Daya memilih untuk hengkang.
Alasannya karena areal tidak menenuhi syarat untuk pengembangan tebu. Ini yang mengemuka. Mungkin ada alasan yang lebih esensial sebagai penyebabnya, namun itu tidak terungkap, adalah soal keamanan berusaha. Ini sesuatu yang riskan terjadi di NTT. Jika sikap PT ARN tidak berubah untuk tetap hengkang, daerah ini mengalami kerugian. Ini pelajaran bagi kita semua agar memberi jaminan keamanan kepada investor berusaha. Bukan sebaliknya menjadi investor sebagai ATM untuk mengeruk keuntungan pribadi.
Perusahaan ini ternyata telah berkiprah sejak tahun 2011 dan apa yang telah dilakukannya untuk Sumba Barat Daya terasa mubazir. Yang diharapkan para investor hanya satu: keamanan berusaha.
Wilayah di NTT sangat potensial di bidang perkebunan dan pertanian sehingga membutuhkan investor untuk menggenjot potensi itu agar berdampak pada kesejehteraan hidup maasyarakat. Pemprov NTT sudah mencanangkan Provinsi Jagung, namun hanya mengharapkan penanaman secara sporadis oleh masyarakat. Tak ada perkebunan jagung yang dikelola langsung oleh investor. Ini pekerjaan rumah untuk kita. *

kupang.tribunnews.com
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Presiden Serahkan Ratusan Alsintan ke Petani

NGAWI, KOMPAS.com — Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan akan menyerahkan ratusan alat mesin pertanian kepada petani di Jawa Timur. Serah terima dilakukan di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (31/1/2015).

Pantauan Kompas.com, ratusan warga dan pejabat di daerah sudah berkumpul di lokasi sekitar pukul 08.00 WIB. Tak hanya warga dan juga para petani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga sudah tiba untuk mengecek semua alat yang rencananya akan "dihidupkan" oleh Jokowi.

"Bapak Presiden akan menyerahkan sekitas 852 traktor tangan dan 377 pompa untuk Jawa Timur," ucap Amran kepada wartawan.

Amran menjelaskan, serah terima kali ini agak berbeda. Sebab, bantuan yang diserahkan bukan hanya simbolis, melainkan fisik. Pantas saja, di tepian jalan sepanjang Jalan Ngawi-Madiun, ratusan alat pertanian "berjajar" siap diserahkan. Bintara pembina desa (babinsa) pun dikerahkan untuk mengawal bantuan tersebut.

"Jadi, begitu diterima petani, langsung pulang dan bisa digunakan untuk bekerja (menggarap sawah)," harap Amran.

Penulis: Estu Suryowati
Editor: Bambang Priyo Jatmiko
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kemenperin Upayakan Produk Pertanian Tak Dikenai PPN

 

Kanalsemarang.com, SEMARANG – Kementerian Perindustrian bakal mengupayakan agar produk-produk pertanian hingga industri pascapanen tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau 0%.

"Dulu, PPN kan nol persen dari petani ke industri. Aturannya sudah bagus sekali," kata Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto seperti dikutip Antara, Senin (26/1/2015).

Hal tersebut diungkapkannya usai peresmian PT Petropack Agro Industries yang merupakan pabrik ekstraksi bahan-bahan alami berstandar internasional yang terletak di Kawasan Industri Candi Semarang.

Namun, kata dia, aturan yang sudah menguntungkan petani itu diubah lagi sehingga produk-produk pertanian kembali dikenai PPN, termasuk pengenaan PPN untuk sektor industri pascapanen.

"Saya kira kurang wise (bijaksana). Kami akan cari cara bagaimana bisa dinolkan lagi. Bagaimana industri pascapanen berkembang, termasuk pengawetan bahan pangan, seperti cabai, ikan, dan sebagainya," katanya.

Kalau bisa, kata dia, industri pascapanen, seperti pengawetan bahan organik dengan ekstraksi, sebagaimana PT Petropack Agro Industries jangan dimasukkan sebagai sebagai produk manufaktur.

"Industri pengawetan dan ekstraksi bahan-bahan alami ini kan hanya memperpanjang umur produk. Ya, sebaiknya jangan dikenai PPN dulu. 'Masa' belum apa-apa sudah kena 10 persen (PPN)," katanya.

Pengenaan PPN nol persen untuk sektor pertanian hingga industri pascapanen itu, kata dia, perlu dilakukan untuk membangu pengembangan industri, sekaligus membantu menyejahterakan petani.

"Makanya, kami akan mencari cara bagaimana sektor pertanian hingga industri pascapanen jangan dikenai pajak dulu. Ya, intinya tidak menyalahi hukum PPN, sekaligus membantu petani," tukasnya.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Petropack Agro Industries Prihanto Ekoputro menjelaskan selama ini masih fokus memenuhi kebutuhan untuk sektor industri makanan dan minuman.

Demi Swasembada Pangan, Menteri Pertanian "Blusukan" ke Penjuru Nusantara

Presiden Joko Widodo (tiga kanan) didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kiri) berdialog dengan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo (dua kiri) ketika berkunjung ke lahan persawahan di Lampung, Selasa (25/11).
Presiden Joko Widodo (tiga kanan) didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kiri) berdialog dengan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo (dua kiri) ketika berkunjung ke lahan persawahan di Lampung, Selasa (25/11). (sumber: Antara/Agus Setyawan)

 

Jakarta - Meraih swasembada pangan merupakan salah satu visi yang tercantum dalam sembilan agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK yang biasa disebut dengan Nawacita.

 

Menurut Jokowi, Indonesia harus sudah bisa mandiri atau swasembada pangan dalam tiga tahun. "Tidak boleh ditawar," ujarnya.

 

Untuk mencapai kemandirian pangan tersebut, dalam tiga bulan terakhir Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah blusukan atau berkunjung ke lebih dari 20 provinsi dan 60 kabupaten di seluruh Indonesia untuk melihat langsung dan memetakan masalah yang dihadapi di sektor pertanian.

 

"Dalam tiga bulan mendatang kami masih akan mengunjungi beberapa daerah lagi, karena total akan ada 200 lokasi yang menjadi sasaran kami," tutur Amran, Jumat (30/1).

 

Berdasarkan pengamatan Mentan setelah melakukan kunjungan kerja di sejumlah daerah tersebut, masalah-masalah pertanian seperti kerusakan irigasi, rendahnya penyerapan benih, keterlambatan distribusi pupuk, kekurangan tenaga penyuluh dan minimnya penggunaan alsintan telah mengakibatkan Indonesia kehilangan peluang produksi sebesar 20 juta ton gabah kering giling (GKG) per tahun.

 

"Pada tahun 2014 irigasi rusak di seluruh Indonesia mencapai 52 persen dengan luas lahan 3,3 juta hektare," ungkapnya.

 

Kerusakan irigasi dan kendala-kendala pertanian tersebut juga ditemukannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, beberapa hari yang lalu.

 

Di Sukoharjo, Kementan memberikan bantuan pembangunan saluran irigasi pada 4.500 hektare lahan pertanian, 134 unit alsintan, pupuk dan benih padi gratis untuk 1.000 hektare lahan, sarana produksi jagung gratis untuk 3.000 hektare lahan, tiga ton benih kedelai unggulan untuk 1.000 hektare lahan, serta pupuk ciunik dan benih padi organik gratis untuk 5.000 hektare lahan.

 

Amran mengharapkan dengan seluruh bantuan yang disalurkan, petani-petani di Sukoharjo dapat meningkatkan produktivitasnya hingga 20-30 persen.

 

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu lumbung padi di wilayah Jawa Tengah dengan nilai rata-rata produksi padi 9,1 ton per hektare GKG dalam satu kali panen.

 

Sedangkan di Ngawi dan sekitarnya, Kementan bekerja sama dengan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) merehabilitasi irigasi dengan memperbaiki 16 dam atau bendungan.

 

Salah satu dam yang sedang dikerjakan proyek pengerukannya karena telah mengalami pendangkalan lebih dari lima meter yaitu Dam Budengan yang terletak di Desa Legundi, Kecamatan Karangjati, Ngawi.

 

"Penambahan luasan dam Legundi ini dapat digunakan untuk mengairi 850 hektare sawah, kalau dikalikan 16 dam serupa maka luasan sawah yang bisa diairi mencapai 13 ribu hektare," papar Amran.

 

Selain itu, Kementan juga memberikan 800 unit traktor tangan, 377 unit pompa air, pupuk dan benih gratis untuk kelompok tani se-Jawa Timur.

 

Sebelumnya dalam jangka waktu yang berdekatan Amran juga mengunjungi beberapa daerah lain seperti Kabupaten Lebak, Banten dan Kabupaten Kuningan, Jabar.

 

Dalam setiap kunjungannya, ia tidak hanya berdialog dengan pemerintah setempat, namun juga turun langsung ke lokasi persawahan dan mengecek proyek-proyek yang sedang berjalan.

 

"Bicara tentang pertanian kita tidak bisa melakukan sendiri, harus ada langkah-langkah perbaikan melalui kerja sama dengan seluruh 'stakeholders' (pemangku kepentingan) mulai dari pemerintah, kepala desa, petani, babinsa, penyuluh, bahkan akademisi," tuturnya.

 

Langkah perbaikan tersebut, katanya, dimulai dengan efisiensi anggaran perjalanan dinas Kementan yang menghasilkan Rp4,1 triliun yang kemudian dialokasikan untuk "refocusing" pertanian melalui pengadaan alsintan.

 

"Mengapa alsintan? Kita tahu bahwa dalam 10 tahun terakhir ini ada 20 juta orang meninggalkan pertanian, sehingga sebagai gantinya kami sediakan alsintan," tukasnya.

 

Selain itu Kementan juga mendapat dana sebesar Rp16,9 triliun dari pengalihan subsidi BBM. Anggaran total Kementan untuk tahun 2015 sebesar Rp32 triliun.

 

Dari segi regulasi, pemerintah juga telah mengeluarkan dan melaksanakan Perpres No.172 Tahun 2014 yang mengatur tentang penunjukan langsung dalam rangka pengadaan dan penyaluran benih dan pupuk secara tepat, cepat, dan akuntabel.

 

Melibatkan Akademisi Upaya mencapai swasembada pangan juga ditempuh dengan melibatkan akademisi dari beberapa PTN ternama seperti IPB (Bogor), UNHAS (Makassar), Unversitas Brawijaya/UB (Malang), UGM (Yogyakarta), dan UNILA (Lampung).

 

"Kami akan menggandeng perguruan tinggi untuk mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan," kata Menteri Pertanian.

 

Pertengahan Januari lalu Mentan dan Rektor IPB menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pengembangan dua varietas unggul baru padi yakni IPB 3S dan IPB 4S yang potensi produktivitasnya mencapai 12,5 ton per hektare.

 

Sedangkan dengan UGM, Kementan menjalin kerja sama melalui MoU tentang pengembangan bibit kedelai unggul yang bisa berproduksi hingga 3,5 ton per hektare.

 

Selain itu UGM juga akan berkontribusi dalam budi daya komoditas pertanian, penelitian dan pengembangan pertanian, penyuluhan dan pengembangan SDM, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, sarana dan prasarana pertanian, serta karantina pertanian.

 

Dekan Fakultas Pertanian UGM Jamhari mengatakan bahwa sesuai dengan isi MoU tersebut, UGM siap menerjunkan 550 mahasiswa dan sekitar 60 dosen untuk menggarap 110 ribu hektare lahan di Jateng dan DIY.

 

"Nanti setiap mahasiswa akan menggarap 200 hektare lahan, sedangkan tiap dosen akan bertanggungjawab untuk mengawasi delapan mahasiswa atau bertanggungjawab atas 1600 hektare lahan," tuturnya.

 

Semua mahasiswa dan dosen ini, ujarnya, harus melakukan praktik lapangan seperti memastikan sarana produksi sampai di lapangan secara tepat, memastikan bahwa teknologi yang diterapkan di tingkat petani merupakan teknologi yang dianjurkan dan bisa dipraktikkan, serta mendorong produktivitas petani.

 

Jamhari menjelaskan bahwa selama ini masih ada selisih besar antara potensi pertanian dan capaian produksi. Di Jawa Tengah dan DIY potensi padi mencapai 12,5 ton per hektare, namun capaian produksinya saat ini hanya enam ton per hektare.

 

Hal serupa terjadi pada jagung yang potensinya 13,8 ton per hektare namun capaian produksinya hanya delapan ton per hektare. Kedelai potensinya empat ton per hektare namun capaian produksinya hanya 1,4 ton per hektare.

 

"Produksi kedelai inilah yang terutama akan kita dorong dengan benih unggul kami yang diharapkan akan mendongkrak produksi hingga 3,5 ton per hektare," ucapnya, berharap.

 

Jamhari mengatakan bahwa UGM juga akan bekerjasama dengan Badan Litbang Kementan untuk merakit varietas-varietas baru yang memiliki potensi lebih besar daripada varietas yang sudah ada.

 

"Setelah terbentuk nanti kami akan lakukan disiminasi ke para petani dengan pendampingan oleh pihak UGM dan tenaga penyuluh dari Kementan," ujarnya.

 

Ia berjanji dalam pendampingannya akan menyiapkan skema 'exit strategy' yang berisi upaya agar petani tetap bisa mandiri dalam menjalankan praktik-praktik tersebut, bahkan saat masa MoU telah berakhir.

 

"Dengan ini kami harap bukan hanya swasembada pangan yang tercapai, tapi juga kedaulatan pangan di Indonesia," tandasnya.

 

Penulis: /YUD

 

Sumber:Antara

Minimnya kinerja sektor Industri & Pertanian, Picu Banyaknya TKI

JAKARTA - Pesatnya pertumbuhan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan dari sektor industri dan pertanian dalam negeri.
"Banyaknya TKI yang mencari pekerjaan di negara lain disebabkan oleh minimnya pertumbuhan sektor industri dan pertanian di dalam negeri," ujar Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (29/1/2015)

JK menjelaskan, kedua sektor ini merupakan sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.

"Banyak TKI karena pertanian dan industrinya kurang. Dalam 1 hektare (ha) pertanian bisa berikan pekerjaan maksimal lima orang, 1 ha industri serap 100 orang," katanya.

Untuk itu, sektor pertanian dan industri menjadi sangat penting. Selain untuk memberikan lapangan pekerjaan, kedua sektor ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

"Makanya pertanian penting bagi ketahanan pangan, sedangkan industri untuk lapangan kerja dan produktivitas," imbuhnya.

Langkah selanjutnya, untuk menggairahkan kedua sektor ini dibutuhkan ketersediaan infrastruktur dan modal yang cukup. Hal tersebut yang tengah dibangun oleh pemerintah saat ini.

"Tapi keduanya butuh infrastruktur dan modal yang mendukung. Kita butuh sistem yang akan menjamin itu," tandasnya.

(rzk)

(Sumber: okezone.com)
Powered by Telkomsel BlackBerry®